DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

"Dasar hukum penyelenggaraan merupakan norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Indonesia. Dasar hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur penyelenggaraan Analsis Dampak Lalu Lintas"


Rambu peringatan jembatan di Kecamatan Polokarto




1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas